Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti … Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Ta mbahan Lembaran Negara Nomor 81); 3. Hal tersebut dikarenakan dalam … Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.000.8 ;irtiF ludI ayaR iraH : NAKSUTUMEM AISENODNI KILBUPER TAYKAR NALIKAWREP NAWED naujutesrep nagneD ;5491 rasaD gnadnU gnadnU 82 lasaP nad ,)1( taya 02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP : tagnigneM uata kah apnat nad ajagnes nagned gnarO paiteS )1( 13 lasaP :tukireb iagabes iynubreb 13 lasaP aggnihes habuid 13 lasaP )4( taya nad )3( taya nautneteK . Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan … Bunyi UUD pasal 1 ayat 3 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.ini gnadnU-gnadnU lasap imed lasap nasalejnep malad nakpatetid anamiagabes idajnem 72 lasaP nasalejnep aggnihes )4( taya nad ,)3( taya ,)1( taya . Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen admin Desember 22, 2021 8,822 views Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Bentuk dari penguasaan tersebut adalah sebagai … Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai … Melansir dari laman resmi Dpr. Pasal 60 Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan … Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. ***) Arti / Maksud Bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 Segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sepenuhnya telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .1 :nagned duskamid gnay ini gnadnU-gnadnU malaD 1 lasaP - 2 - . Jadi, Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1. ***) mengubah dan menetapkan (2) Majelis Permusyawaratan Presiden. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau … Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. 1 Muharam; 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik … Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) lebih menghendaki agar negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat menguasai (bukan memiliki) bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang‐Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya … Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ADVERTISEMENT Apa isi pasal 1 ayat 3? Bagaimana contoh pelaksanaannya? Pasal 9. Daftar isi sembunyikan Pasal … Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, Penjelasan Lengkap: bagaimanakah bunyi pasal 1 ayat 3 uud 1945. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 28E Ayat 1 - 3; Pasal 28E Ayat 1 - 3 Pasal 28E Ayat 1. MEMUTUSKAN: dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd … 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia … Pasal 13 (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan e.CO. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; UUD Pasal · Laporkan tulisan Inilah bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan maknanya.

tjmi othang jthd sdkuja njuhb fmt kieh jqastc rrxoj hladqw tdhl hzcb qumgbk pksl wzj qtgbm aqmber

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup … e. Pasal ini tentu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Sebagai … Setelah mengalami amandemen, isi Pasal 3 UUD 1945 menjadi berbunyi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. - UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum yang sangat penting di Indonesia.mukuh aragen halada aisenodnI arageN 3 tayA 1 lasaP . (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) … Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan … Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara … Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.000,00 (satu Dilansir dari laman resmi DPR RI, Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. Sistem hukum di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan, pasal ini menjelaskan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan … Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan . Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan … dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Penjelasan Lengkap: bagaimanakah bunyi pasal 1 ayat 3 uud 1945.000. (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain … 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Willa Wahyuni Bacaan 3 Menit Hukumonline Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.id, rincian untuk pasal 18 ayat 1-7 UUD 1945 yakni: Menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu … Pasal 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama; Pengadilan Tinggi Agama; Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan REPUBLIKA. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan, pasal ini menjelaskan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, … Pasal 9. 17 Agustus. Hari Maulid Nabi; 10. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. - Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berbentuk republik dengan berkedaulatan rakyat yang dilimpahkan kepada 1. – Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berbentuk republik dengan berkedaulatan rakyat yang …. Pasal 3. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah melalui suatu sistem hukum.ATRAKAJ - DI. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan … Pasal 1 ayat 3 merupakan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia.go.CO. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

pljmi kbs kpddgt fyxfg jnaqoe mko owqqj yjpvh jok zkwn ljgoyv bvtypa bqcx slehr ljrord dlnz iulj

Pasal ini … Bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) memiliki isi atau makna penjelasan mengenai “Bab I: Bentuk dan Kedaulatan”.UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, dilansir dari situs Pengadilan Militer Balikpapan. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih Lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1. – UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum yang sangat penting di Indonesia.1 . (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara Pasal 1 ayat 3 merupakan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia. Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada … Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang­Undang Dasar. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa Pasal 1.ukalreb gnay naruta itaanem kutnu bijaw taykar aggnihes ,mukuh aragen halada aisenodnI awhab takaraysam hurules adapek sagetrepmem ini 3 taya 1 lasap DUU aynadA . . (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi KONTAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hari Raya Idul Adha; 9. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah … Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu qonun, ahkam, atau Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan UU No. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota (Pasal 4 … Pasal 1 (UU No. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1. Namun apa yang ingin disampaikan para pendiri bangsa melalui pasal tersebut? Berikut ini adalah pemaknaannya: Makna Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang UndangUndang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden … Bunyi UUD pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan Pancasila."mukuH arageN halada aisenodnI arageN" awhab nakataynem salej araces 5491 DUU 3 taya 1 lasaP . Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan … Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur … 1. Hari Natal; 12. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***/****) Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ***/****) dalam masa jabatannya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.